Suara.com - Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Zulkifli Hasan mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa dengan melibatkan pihak ketiga atau swasta.
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, pelibatan swasta dalam pemindahan ibu kota adalah skandal.
"(Libatkan swasta) bisa jadi skandal, ya kan? Publik akan bertanya ada apa ini? Seharusnya itu semua ditanggung pemerintah. Anda bisa bayangkan kalau ibu kota negara dipindakan oleh pihak swasta?†kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Meski begitu, Zulkifli mengakui tetap mendukung rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Ia beralasan, sudah seharusnya daerah pusat pemerintahan dipisah dari wilayah pusat perbisnisan.
Sebelumnya diberitakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibukota negara, khususnya dari sisi pendanaan.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership). Jadi, partisipasi swasta akan libatkan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di acara Halal bi Halal Bappenas di Jakarta, Senin (3/7/2017).
Bambang menuturkan, pada tahun ini pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Ia berharap, dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibukota negara.
