Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat menteri guna membahas defisit anggaran dari BPJS Kesehatan.
Rapat dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Dalam rapat tersebut, Puan mengatakan untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan yakni dengan gotong royong. Gotong royong dapat dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
"Pemerintah sedang mendalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang,†kata Puan di kantor Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).
Puan mengungkapkan, salah satu cara gotong royong itu adalah dengan mensinkronisasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota yang bisa bersinergi mengatasi masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan.
"Pemda bisa kita dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya, anggaran pusat 5 persen dan pemda minimal 10 persen dari APBD. Intinya, defisit BPJS Kesehatan itu kita pikul bersama-sama dalam semangat gotong royong. Sehingga tidak terasa berat,†ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa apa pun kondisinya, pemerintah pusat tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan program BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
"Kita lakukan pembenahan juga agar masyarakat bisa memperoleh obat dan pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu. Agar tak ada keluhan dari masyarakat," kata Puan.
